Deskripsi IUP OPK Angkut Jual. 12 SIPB Tanah Urug 16/Dec/2022 16/Dec/2025 SIPB Jenis Tertentu. Lalu apa itu IUP dan IUPK? Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan, sedangkan pertambangan menurut UU No. Secara lebih spesifik, Undang-Undang Pasal 86A ayat 2 mengatakan bahwa SIPB akan diberikan dan diterbitkan pada beberapa perusahaan yang melakukan permohonan pengajuan terkait izin ini. 9. Apa Perbedaan teknis IUP dan IUPK dari segi luasan area kerja, apakah ada batasannya? 3. 3. Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP); danINFO LEBIH DETAIL UNTUK PEMBUATAN DAN PERPANJANGAN BISA MENGHUBUNGI KAMI : Hubungi Kami. Dari 243 IUP yang ada, nama Irwan Hermanto tercatat memiliki banyak IUP di Sultra. IPR;. ADVERTISEMENT. Sementara itu, Feldha Shastiana Putri dan Lilis Ardini dalam Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Volume 9 No. Status: Login atau Berlangganan. Sesuai dengan amanat pengalihan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) khusus pengolahan dan/atau Pemurnian menjadi Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian dalam Undang Undang (UU) No. Saat ini, galian tambang C berada di Pemerintah Pusat. 61/PMK. Kemudian, Pasal 135 UU Minerba lama menyatakan bahwa Pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat. KBLI 46610 merupakan kelompok bidang usaha perdagangan besar salah satunya adalah perdagangan batu bara. Begini Penjelasannya. Persyaratan : Permohonan diatas Materai Rp. untuk RKAB tahap kegiatan Eksplorasi berupa. Pasal 162 yang berisikan “Setiap orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan Usaha Pertambangan dari pemegang Izin Usaha Tambang (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Izin Usaha Pertambangan Khusus. Izin Pengangkutan dan Penjualan; h. Perbedaan IUP dan IUPK Adapun perbedaan IUP dan IUPK sangat penting untuk Anda pelajari, mengingat tanpa keduanya tidak bisa menjalankan usaha dalam bidang pertambangan. PANJI 0817567000-0811815456. Lalu ada 192 izin sektor kehutanan (IPPKH, HPH, HTI) dengan total luas 3. IPR : 24. SIUP bertindak sebagai bukti bahwa bisnis mengikuti undang-undang dan peraturan tertentu. PeraturanSelain itu, ekspor . Perbedaan Iup Dan Iupk Serta Penjelasan Mengenai Jasa Penunjang Feb 25, 2022 Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan, sedangkan pertambangan menurut UU No. 6. Pengadilan Pajak. UU no 44/2009 tentang Rumah Sakit Pasal 13 ayat (1): Tenaga medis yang melakukan praktik kedokteran di Rumah Sakit wajib memiliki Surat Izin Praktik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 3 TAHUN 2020 TENTANG MINERBA, tanah urug, kerikil ga. Dimana IUP terdiri dari 2 tahap yaitu Eksplorasi (Penyelidikan, Eksplorasi, Studi Kelayakan) dan Operasi Produksi (Konstruksi, Penambangan, Pengolahan, Pemurnian, Pengembangan, Pemanfaatan, Pengangkutan. SIPB, KK, PKP2B, dan/atau izin Pengangkutan dan. (3) Hak dan kewajiban perpajakan bagi pernegang IUP, IUPK, IPR, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak, atau KK sebagairnana dimaksud pada ayat ( 1), melekat pada pemegang IUP, IUPK, IPR, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak, atau KK dimaksud. Bagi SIUP surat izin penerbitannya diberikan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian pada setiap wilayah. Contohnya. GMST yang merupakan kependekan dari Gadjah Mada Scholastic Test merupakan tes potensi skolastik berbahasa inggris yang terdiri dari 3 bagian yaitu Verbal, Kuantitatif, dan Figural. 000. CO. IPR. Formulasi pada UU Minerba lama menyatakan ‘’pemegang IUP dan IUPK’’ saja. Bisa diibaratkan NIB adalah KTP. Pemegang IUP dan IUPK ini memiliki beragam kewajiban salah satunya. com. IUP (izin usaha pertambangan) eksplorasi mengatur penyelidikan, proses eksplorasi hingga tahap studi kelayakan usaha. Contohnya Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 mengenai pelaksanaan usaha pertambangan batubara dan juga mineral. Peraturan ini kemudian diundangkan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham RI pada 11 September. Setiap pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang memindahtangankan IUP, IUPK, IPR, atau SIPB sebagaimana dimaksud Pasal 70A, Pasal 86G huruf a, dan Pasal 93 ayat (1). Jun 25, 2021 Pemegang IUP dan IUPK wajib membayar pendapatan negara dan pendapatan daerah, termasuk dalam bentuk pajak. pertambangan sesuai dengan rencana kerja dan pengelolaan lingkungan. Menurut Pasal 135 ayat (2) huruf d PP 96/2021, barang pasokan IPP harus berasal dari pemasok yang memegang salah satu perizinan pertambangan, yakni IUP, IUPK, IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian, IPR, SIPB, KK, PKP2B, dan/atau IPP lainnya. 136 hektar dan tembaga sebanyak 14 IUP. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan UU No. Pemegang IUP dan IUPK wajib menyerahkan seluruh data yang diperolehReview Perbandingan UU Minerba No. Di antara Pasal 161 dan Pasal 162 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 161A dan Pasal 161B sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 161A. Perincian tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. PP ini mengatur mengenai: 1) rencana pengelolaan mineral dan batubara nasional; 2) perizinan berusaha di bidang pertambangan mineral dan batubara; 3) izin usaha pertambangan; 4) izin pertambangan rakyat; 5) izin usaha pertambangan khusus; 6) IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian; 7) surat izin penambangan batuan; 8) izin. 61/PMK. DAFTAR IUP MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN SERTA SIPB DI PROVINSI RIAU KOTA. Sarana dan Prasarana tempat praktik Mandiri (Kamar mandi, WC) Foto copy NPWP. Sementara pada Revisi UU Minerba menambahkan pemegang IPR dan SIPB. Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengungkapkan bahwa, pertambangan batuan andesit yang ada di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Purworejo, Jawa Tengah tidak memerlukan izin usaha pertambangan (IUP). 64 Tahun 2016 tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi untuk Klasifikasi Usaha Industri . Jenis Pelayanan Perizinan Sub Sektor Minerba (1/2) UU 3/2020 , UU 11/2020 dan PP 5/2021 RPP Pengusahaan Minerba Perizinan Berusaha, yang terdiri dari: 1. Surat Izin Penambangan. Mengubah Pasal 1 angka 31, bahwa WIUP diberikan kepada pemegang IUP dan SIPB;Tata Cara Permohonan SIPB Pada artikel kali ini, kami akan menjelaskan bagaimana tata cara permohonan SIPB (Surat Izin Penambangan Batuan). IUPK Operasi Produksi; c. 1. Berikut jenis perizinan tambang yang berlaku: 1. pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan di wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil; pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada di Penguasaan mineral ini diselenggarakan oleh pemerintah pusat melalui fungsi kebijakan, pengurusan, pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan. IUP, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan. 2020. baca surat izin penambangan batuan-sipb. masa berlakunya berakhir. Oleh: Rofiq Hidayat. D. Tak ada dalam sejarah membangun pabrik berhenti karena dananya habis," kata Jonathan di Jakarta, Selasa (19/4). eksplorasi dan studi kelayakan. Pengawasan pemerintahNIKEL. Perizinan Batubara = 0813 8822 4694. Sistem Informasi Pengawasan Dan Pengendalian Perizinan Pertambangan DIY (SiPBANG) adalah sistem yang digunakan untuk membantu BP3 ESDM melakukan efisiensi pencatatan data pengawasan dan. 097 IUP. BACA PERSETUJUAN EKSPOR PRODUK TAMBANG BACA IPP (IZIN PENGANGKUTAN & PENJUALAN) BACA SURAT IZIN PENAMBANGAN BATUAN. Pada umumnya, usaha pemurnian logam mulia biasanya terbagi dalam dua jenis, yaitu yang terintegrasi dengan kegiatan penambangan dan yang terpisah. Jika anda membutuhkan bantuan untuk mengurus perizinan silahkan hubungi kami di +62 811-1928-942 / 02174783606 |. perbedaan batuan di UU No. Pemberian izin lainnya yakni, Surat Izin Pertambangan Batuan (SIPB), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), lzin Pengangkutan dan Penjualan untuk komoditas mineral. Siapkan beberapa dokumen di bawah ini untuk dibawa saat mengajukan pendaftaran SKU. Secara ringkas, IUP dan IUPK adalah izin usaha pertambangan yang. Namun, suatu perusahaan baru bisa memiliki lebih dari 1 IUP jika memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tentang pertambangan mineral dan batu bara. Pencabutan IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau IUP untuk penjualan. 000 (dua puluh lima ribu) hektare (Pasal 55, ayat 1). IUP PP : 0 . Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dinilai membuat bingung pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP). 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara menjadi undang-undang, membawa angin segar bagi pengusaha tambang terutama para pemegang kontrak karya dan Perusahaan Perjanjian Karya Pertambangan Batu Bara (PKP2B). Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk pengangkutan dan penjualan (IUP OPK Angkut Jual) adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang mineral dan batubara. IUP dan IUPK wajib mengikutsertakan pengusaha lokal yang ada di daerah tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6. IUP Tahap Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi. Dari beberapa pemberitaan, diperoleh informasi bahwa IUP yang akan dicabut sekitar 2. Lalu batu bara sebanyak 271 IUP dengan luas area 914. BANYAK PEMOHON YANG DIREPOTKAN DAN MENGALAMI KESULITAN DALAM MENGAJUKAN IPP – KETIKA ANDA MENGALAMI HAL TERSEBUT-HUBUNGI SEGERA PT. 000. Izin Usaha Pertambangan terdiri atas: IUP Operasi Produksi. Tetapi, tidak. Sanksi-sanksi Administratif pada UU No. A. Oleh sebab itu Pemerintah bersama DPR-RI telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang. “Mulai nanti tanggal 2 Agustus kita akan limpahkan proses permohonan ke OSS RBA sesuai surat edaran dari Menteri Investasi,” ujar Koordinator Pelayanan Usaha Batu Bara Ditjen Minerba ESDM, Surya, dalam Sosialisasi. 21. com—Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU Minerba), IUPK merupakan izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus. liarr dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikii sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), tanah, pasir laut, tanah merah (laterit), tanah liat, dan batu gamping. Di samping itu, proses serah terima perizinan mineral bukan logam sudah dilakukan pada 8 Agustus 2022 lalu, yang mana untuk Pemprov Riau terdapat 47 IUP dan 10 SIPB yang menjadi kewenangan Pemprov Riau. Terkait dengan jangka waktu, lanjutnya, hampir sama dengan yang diatur dalam UU No. Untuk memperkuat tata kelola pertambangan nasional, pemerintah. Sistem Bayar Kuliah di PTN. Mulai per-tanggal 1 Januari 2022 Izin Pengangkutan dan Penjualan (IPP) serta,. Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUP)SIUP: Pengertian dan Panduan Lengkapnya. t. KTP dan NPWP Direktur Utama - 4: Nomor Induk Berusaha (NIB) a. Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB). Ketentuan fiskal untuk Kontrak Karya, Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) mempunyai. 2009 Nikka Sasongko. PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) PKP2B adalah perjanjian yang diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan untuk melakukan. HP: 0821-2292-0601 Email: [email protected]. Tambang galian C ini juga identik dengan pertambangan rakyat. Bidan berizin yang memperoleh SIPB ini diberikan kewenangan untuk menjalankan praktik kebidanan. STR sementara dan SIPB bagi Bidan warga negara asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang hanya untuk 1 (satu) tahun berikutnya. PMK 61/2021. Perbedaan IUP dan IUPK Adapun perbedaan IUP dan IUPK sangat penting untuk Anda pelajari, mengingat tanpa keduanya tidak bisa menjalankan usaha dalam bidang pertambangan. Suara. A+ A-. ”. atau mencabut IUP bermasalah. info@ahliperizinan. Berdasarkan Pasal 174 UU Minerba ini, Peraturan. INFO LEBIH DETAIL UNTUK PEMBUATAN DAN PERPANJANGAN BISA MENGHUBUNGI KAMI : Hubungi Kami. TELP. ” Mungkin sebagian dari kita pernah mendengar atau bahkan mengetahui tentang “SIUP”. Perubahan-Perubahan Penting dalam Proses Perizinan Perusahaan Tambang di Indonesia. Menurutnya pencabutan IUP ini dikarenakan perusahaan tidak pernah menyampaikan rencana kerjanya, padahal izin sudah bertahun-tahun diberikan. Pasal 13. [2] Perbedaan IUP dan IUPK dalam Sektor Pertambangan. 000. Permohonan SIPB kedua, harus dilakukan dengan menunjukan. Apa Sih Beda NIB dan SIUP? Begini Penjelasannya. 03/2021 yang mengatur mengenai hak dan kewajiban perpajakan untuk Wajib Pajak (WP) yang bergerak dalam bidang usaha pertambangan mineral. (Baca juga: Perbedaan Bidang yang Teregistrasi dengan Bidang yang Berizin ). Wilayah Izin Usaha Pertambangan : Wilayah Izin Usaha Pertambangan adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP (Izin Usaha Pertambangan) atau pemegang SIPB (Surat Izin Penambangan Batuan. 6 Oktober 2022. 254 hektar. IPR (Izin Pertambangan Rakyat) | Penjelasan 1 | Penjelasan 2 | Penjelasan 3 | Penjelasan 4. Kanal Indonesia. Guna memberikan keterangannya sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana pertambangan yaitu Pemegang IUP. Juga izin pengangkutan dan penjualan dan IUP untuk penjualan komoditas mineral bukan logam,. IUP diberikan oleh Menteri berdasarkan permohonan yang diajukan oleh (Pasal 9 PP 96/2021): Badan Usaha terdiri atas Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau Badan Usaha swasta; Koperasi; atau Berikut jenis perizinan tambang yang berlaku: 1. Sebelum membahas lebih dalam mengenai perbedaan dari IUP dan IUPK, yuk pahami terlebih dahulu mengenai penjelasan dari kedua perizinan di atas. Prosedur dan Syarat Mendapatkan Izin Usaha Tetap (IUT) Mendatangi kantor BKPM atau BKPMD. Hal ini berguna untuk memberikan kejelasan dan keamanan lebih baik dari semua pihak. anda mau ngurus iujp-hubungi segera pt. Izin Pertambangan Rakyat (IPR); e. 3 Th 2020 Pasal 151 (1) Menteri berhak memberikan sanksi administratif kepada pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau IUP untuk Penjualan atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36A, Pasal 41, Pasal 52 ayat (4), Pasal 55 ayat (4), Pasal 58 pertambangan Mineral dan Batubara lain yang terkait dengan pemberian Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP), Izin Usaha Pertambangan (IUP) lain, Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) (05, 07, dan 09) Keterangan: **) menyesuaikan bahan galian yang dimohon sesuai dengan ketentuan Pada tanggal 11 September 2023, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan Peraturan Menteri terbaru yaitu Peraturan Menteri ESDM (Permen ESDM) Nomor 10 Tahun 2023 mengenai Tata Cara Penyusunan, Penyampaian, dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya serta Tata Cara Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Pertambangan batuan dalam UU minerba baru tidak dalam bentuk izin (IUP) tetapi dalam bentuk surat izin pertambangan batuan (SIPB). Perizinan usaha di bidang pertambangan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara meliputi: a. Perbedaan IUP dan IUPK Adapun perbedaan IUP dan IUPK sangat penting untuk Anda pelajari, mengingat tanpa keduanya tidak bisa menjalankan usaha dalam bidang pertambangan. Sektor energi memang selayaknya digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Memindahtangankan izin (161A) 114. LEGALITAS-PT-PANJI-KONSULTAN-PERIZINAN Download. Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, SF Hariyanto saat sosialisasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, Jumat (21. We would like to show you a description here but the site won’t allow us. 3. (Baca: Begini Beda Legalitas Kegiatan Usaha dengan Risiko Rendah, Menengah, dan Tinggi) Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu. Pemerintah meyakini, UU Minerba memiliki dua perizinan yang lebih sederhana dan jelas daripada UU sebelumnya, yaitu Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) dan Izin Usaha Pertambangan Batuan (IUPB). Syarat Perjanjian Kerja Sama dengan Pemegang IUP. 156. MENGADILI: Menyatakan Terdakwa DARYAT alias KOJAY bin SUKRA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan pengolahan mineral yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau tanpa ijin sebagaimana dalam dakwaan ke satu Penuntut Umum; Menjatuhkan. Adapun izin untuk galian golongan C sendiri dapat dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda). baca surat izin penambangan batuan-sipb. 3/2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara serta PMK 61/2021 adalah kegiatan dalam rangka. Sesuai dengan Undang – Undang No. Bagian ketiga, tentang kepastian berusaha dan investasi di. 000 (dua puluh lima ribu) hektare. Contoh RKAB . Oleh Administrator-Agu 13, 2020 -Berita Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah. 3 Tahun 2020. IUP Eksplorasi. Untuk jangka waktu sama dengan IUP Operasi Produksi, hanya bedanya izin IUPK Operasi Produksi di berikan oleh Menteri. Hal ini sejalan dengan akan segera diresmikannya OSS RBA pada 2 Agustus 2021 mendatang. Perizinan Mineral = 0812 8218 4048. IUPK 3. Surat pernyataan bahwa pemohon Wilayah Izin Usaha Pertambangan. Bahlil menggelar konferensi pers itu satu hari setelah Presiden Joko Widodo menyampaikan perintah pencabutan izin perusahaan tambang nakal. Menyambut Bulan Hari Jadi Pertambangan dan Energi, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) terus berupaya menjalankan target yang ditentukan pemerintah, sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas. Perbedaan IUP dan IUPK dalam Sektor Pertambangan “IUP dan IUPK digunakan sebagai syarat utama untuk mengelola kawasan pertambangan. Berdasarkan pemaparan Ketua Komisi VII DPR,. Bahan Pupuk lainnya, Batu Mulia, Feldspar dan Kalsit, Asbes, Kuarsa/Pasir Kuarsa, dan Pertambangan dan Penggalian lainnya, dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP)-nya diberikan melalui mekanisme permohonan wilayah. Peraturan ini kemudian diundangkan Direktur. IUP E :. PeraturanBagaimana aspek pemajakan perusahaan yang memiliki IUPK dan IUP? Kewajiban yang harus dilakukan selaku pemegang IUP dan IUPK yaitu wajib membayar pajak pusat, pajak daerah, maupun penerimaan pajak bukan negara (PNBP). Dengan melalui IUP maka melekat tanggungjawab pemegang IUP dalam good mining practices. SIPB, adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu. 14) Menurut Penulis, PT KPT . Pendelegasian ini merupakan penyerahan sebagian urusan. Bagi usaha pemurnian yang tidak terintegrasi dengan kegiatan penambangan, maka izin usaha yang diperlukan bukan Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK),. Karena di atas luas itu, pihak perusahaan harus memiliki IUP dan bila luasnya di bawah 25 hektar maka pemilik cukup mengurus Surat Tanda Daftar Usaha (STDU), dan yang kini tahap pendataan bagi perusahaan. Izin Minerba Dialihkan ke Provinsi, Pemprov Riau Tangani 57 Perizinan IUP dan SIPB . Mengenal Iup Dan Iujp Pengangkutan Penjualan Dalam Bidang Pertambangan – JAKARTA – Direktorat Jenderal Pertambangan dan Batubara (ESDM) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah menerbitkan surat No. Izin Penugasan; g. 021 8225833 / 021 8202573. Persyaratan untuk mendapatkan keduanya juga telah tercantum dalam aturan pemerintah. Melalui Keppres ini Presiden Joko Widodo membentuk Satgas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi. Setelah mengetahui perbedaan SIUP dan NIB, ada fakta penting yang perlu kamu tahu.